4 Orang Tangkap Tangan dan Bupati Indramayu Oleh KPK

  • Whatsapp

JAKARTA, MEDIA3.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan tangkap tangan pada 15 Oktober 2019, dan KPK menggelar kegiatan
tangkap tangan di Indramayu tersebut.

Hasilnya, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka, selain itu, KPK menyita uang yang terkait dengan perkara sebesar Rp 685 juta.

Menurut pelaksana Tugas (Plt)Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri, Empat tersangka yang ditetapkan setelah kegiatan tangkap tangan
adalah:

1.Supendi, (SP) tidak dibacakan) Bupati Indramayu 2014-2019

2 (Omarsyah, (OMS) tidak dibacakan) Kepala Dinas PUPR Kabupaten
Indramayu

  1. Wempy Triyono, (WT) tidak dibacakan) Kepala Bidang Jalan di Dinas
    PUPR Kabupaten Indramayu

4 Carsa AS¸ (CAS) tidak dibacakan) swasta Penetapan dan Penahanan Tersangka Dalam Perkara Dugaan Suap Terkait Pengurusan Dana Bantuan Propinsi (DBP) Kepada Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017-2019
Senin, 16 November 2020

“Kami akan menyampaikan informasi terkait dengan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengurusan bantuan Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017 s/d 2019,” kata Ali.

Bahkan kata Ali, Perkara ini adalah satu dari banyak kasus yang diawali dari kegiatan tangkap tangan KPK. Pada 15 Oktober 2019 KPK, menggelar kegiatan tangkap tangan di Indramayu.

“Hasilnya, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka,” ulasnya.

Saat ini empat orang tersebut telah di vonis majelis hakim Tipikor dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam proses penyidikan dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dugaan adanya keterlibatan pihak lain.

Kemudian, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ke penyidikan sejak bulan Agustus 2020 dengan menetapkan satu orang tersangka yakni Abdul Rozaq Muslim, (ARM) tidak dibacakan) yang merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2014 s.d. 2019.

BerdasarkannketeranganbAli pula, bahwa tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 1 5. Konstruksi perkara:

“Untuk memperoleh proyek, Carsa AS melakukan pendekatan secara personal dan keuangan dengan sejumlah pihak yang mempunyai kewenangan terutama Bupati,” paparnya.

Kepala Dinas / Intansi lainnya, di Kabupaten Indramayu, termasuk kepada ARM. CARSA AS mendekati ARM sejak sejak tahun 2016 pada saat ARM menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2014 – 2019.

Selanjutnya ARM, kata Ali, selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Barat berusaha memperjuangkan bantuan provinsi untuk Kabupaten Indramayu dan Cirebon (yang merupakan daerah pemilihannya).

“Supaya bantuan provinsi tersebut bisa menjadi anggaran proyek
yang akan dikerjakan CARSA AS. Sebagai wujud komitmen, CARSA AS menjanjikan memberikan fee sebesar 5 persen kepada ARM bila mendapatkan pekerjaan tersebut,” tutur Ali kembali.

Pada awal tahun 2016 ARM berjanji kepada CARSA AS akan mengurus proyek Bantuan Provinsi Tahun 2017 di Kabupaten Indramayu yang akan diberikan kepada CARSA AS. Atas bantuan ARM tersebut, CARSA AS mendapatkan sejumlah proyek di Dinas Bina Marga Kabupaten Indramayu di tahun 2017, yang nilainya
sekitar Rp 22 miliar.

Pada sekitar awal tahun 2017, CARSA AS kembali bertemu dengan ARM dan dalam pertemuan tersebut ARM menyampaikan agar CARSA AS mencari proposal proyek bantuan provinsi di Dinas PUPR agar bisa membantu Dana Partai Golkar Indramayu.

Atas perintah tersebut, CARSA AS mengajukan 20 proyek yang dianggarkan dari bantuan provinsi. Dari pengajuan tersebut, hanya 11 proyek yang dimenangkan CARSA AS.

ARM selaku anggota DPRD provinsi Jawa Barat dengan daerah pemilihan Kabupaten Indramayu-Cirebon mengumpulkan aspirasi masyarakat untuk kemudian dijadikan program kegiatan sebagai hasil dari kegiatan reses.

Setelah itu program-program kegiatan tersebut oleh ARM akan minta kepada CARSA AS untuk diajukan proposal ke dinas PUPR Kabupaten Indramayu dan pihak Dinas PUPR membuatkan proposalnya sesuai dengan mekanisme yang ada.

Selanjutnya dari program kegiatan yang sudah menjadi proposal dari dinas PUPR tersebut ditandatangani oleh Bupati Indramayu, untuk kemudian akan dikirimkan ke Provinsi Jawa Barat melalui Bappeda.

Setelah pembahasan di banggar DPRD provinsi Jawa Barat tersebut ARM selaku anggota banggar menyampaikan pada forum banggar bahwa program kegiatan melalui Banprov untuk kabupaten Indramayu khususnya pembangunan jalan-jalan kiranya dapat diprioritaskan karena pembangunan jalan tersebut sangat mendesak bagi kepentingan masyarakat kabupaten Indramayu.

Setelah melalui proses pembahasan di DPRD Jabar dan mendapat persetujuan maka akan masuk dalam APBD kabupaten Indramayu dengan terlebih dahulu dijabarkan dalam Pergub Jawa Barat.

Sehingga dari situ akan terlihat usulan proposal yang dapat bantuan provinsi yang dimintakan oleh CARSA AS.

Atas bantuan ARM dalam perolehan proyek CARSA AS tersebut, tersangka ARM diduga menerima sejumlah dana sebesar Rp 8.582.500.000 yang pemberiannya dilakukan dengan cara transfer ke rekening atas nama orang lain.

Tim Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi dan akan terus melakukan pemeriksaan kembali ke beberapa pihak terkait.

Selain itu, KPK juga telah melakukan penyitaan berupa uang senilai Rp1.594.000.000.

Untuk kepentingan penyidikan, pada hari ini setelah dilakukan pemeriksaan kepada Tersangka, penyidik akan melakukan penahanan untuk 20 hari kedepan terhitung sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan 05 Desember 2020 di Rutan cabang KPK Gedung Merah Putih.

Masa reses dan pengumpulan aspirasi public seharusnya dilakukan dalam rangka menjalankan tugas wakil rakyat dalam melayani publik. Melalui proses pengumpulan aspirasi tersebut, sudah sepatutnya wakil rakyat berusaha memenuhi kebutuhan publik yang sebenarnya. Bukan malah memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri sendiri dan pihak-pihak tertentu.

(Sinta/Bagdja)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.