Pengusaha Tower Telekomuunikasi Cimahi Keberatan Izin UKL-UPL

  • Whatsapp

Sekretaris Dinas DLH Drs Guntur Priyambada

CIMAHI, MEDIA3.ID – Salah seorang pembuatan izin tower di Cimahi yang berisial (ER) menjelaskan saat ditelepon via selulernya Selasa (10/11/2020).

Menurut ER, dirinya berat bagi pengusaha tower dalam masalah pembuatan izin tower terkait adanya izin Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).

“Karena dengan adanya izin UKL dan UPL, penyelesaiannya sampai berbulan-bulan, bahkan sampai tahunan belum tentu terselesaikan,” jelas ER..

Karena kata ER, kembali, dengan adanya UKL dan UPL itu ada limbah yang harus dikeluarkan,

“Kalau masalah menara kan hanya SPPL (Surat Pernyataan Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) Pengganti UUG & HO.,” Tegas ER.

Karena tanggapan ER, dengan adanya UKL dan UPL penyelesaiannya yang sangat rumit dan lama dalam penyelesaiannya.

“UKL dan UPL pembahasannya sangat panjang dan lama, karena untuk yang belum terbangun saja UKL dan UPL penyelesaiannya sampai 8 bulan lebih, apalagi yang sudah terbangun, dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) itu lebih lama lagi penyelesaiannya sampai bertahun-tahun, memang masalah UKL dan UPLitu konsultan dari kita dengan pihak DLH yang menyelesaikannya,” ungkap ER pula.

Tapi lanjut ER, kalau di Cimahi sama dengan Kabupaten/Kota lain,

“Bila hanya mengacu pada izin SPPL saja, satu bulan izin SPPL sudah keluar dengan surat satu atau dua lembar saja,” ulasnya.

Sedangkan menurut Heri juga, sampai saat ini dalam pengurusan UKL dan UPLnya sudah 9 bulan belum terselesaikan, dengan alasan bahwa masalah izin tetangganya sudah kadaluwarsa dan harus dirubah dengan Izin tetangga yang baru, oleh Lurah Melong Koko Gober.

“Sedangkan waktu saya buat izin tetangga yang lama, kami harus keluar dana akomodasi untuk masyarakat, sekarang harus buat lagi izin yang baru, beratnya kami berarti saya harus keluarkan lagi dana akomodasi untuk masyarakat, inilah yang memberatkan bagi kami,” ujar Heri mengeluh.

Lurah Melong Koko Gober saat dikonfirmasi, via Washap terkait izin tetangga yang kadaluarsa harus diperbaharui, pihak Kelurahan menyerahkan untuknkonfirmasi kepada pihak Badan Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu ataP (BPTMPTSP).

Namun saat ditelepon Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Dyah Anjuni Lukito Sari, tidak memberikan jawaban pasti, bahkan kata Dyah, pemohonnya saja yang harus menghadap kepada dirinya, dengan alasan tidak mau dikonfirmasi, Dyah akan rapat.

Sedangkan menurut Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi Drs. Guntur Priyambada, diruang kerjanya Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi Jalan Rd Demang Hardjakusumah Cimahi Utara.

“Terkait UKL dan UPL itu ada aturannya, apakah ini UKL UPL atau SPPL, lama masalah pembuatannya, kita harus deteksi apakah kita yang kurang merespon, atau dayanya yang belum dilengkapi,” ujar Guntur.

Bahkan menurut Guntur kembali masalah UKL, UPL maupun SPPL dan rekomendasi lainnya itu sudah peraturannya yang harus ditempuh oleh pihak pengusaha.

Terkait sudah dihapusnya UKL dan UPL di Kabupaten/Kota lainnya, menurut Guntur itu dilihat dari kriterianya, “Dan saya baru tahu ada UKL dan UPL sudah dihapus, yang dihapus itu yang mana, dan sayapun harus kros cek lagi kebenarannya,karena dengan peraturan kami tidak boleh sembarangan main hapus, itu teknis yang lebih tahu mana yang dihapus dan mana yang tidak dihapus,” tuturnya.

“Saya yakin, kata Guntur, bahwa dikabupaten dan Kota lainnya UKL dan UPL masih tetap berlaku, terkait lamanya penyelesaian, karena pengurusan izin menyuruh orang, karena kurang dilengkapi dokumennya, agar untuk disampaikan, kenyataanya kayaknya tidak disampaikan, inilah penyelesainnya jadi terhambat, ini yang sering terjadi seperti itu,” pungkas Guntur.

(Sinta/Bagdja)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.