Bandelnya Pengusaha Tower Lecehkan Pemerintah Kota Cimahi

  • Whatsapp

Anggota Komisi III H. enang Sahri Lukmansyah, S.Sos, MM

CIMAHI, MEDI3.ID – Komisi 1 dan 3 yang terdiri dari Hendra Saputra (Ketua) dan Yulianawati anggota, Edi Sofyan (anggota), sedangkan dari Komisi III Drs. Yus Rusnaya (Ketua) H. Nabsun, S.Sos (Anggota), H Asep Rukmansyah, SE (Anggota) H. Enang Sahri Lukmansyah, S.Sos, MM (Anggota), Djoko Taruna, (Anggota), Enil Fadahliza, S.Pd, Drs H D Hidayat (Anggota).

Komisi 1 bagian perijinan dan Komisi III bagian Infrastruktur, memanggil Dinas terkait terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan dan Tata Ruang, (DPUPR) yang di hadiri oleh Kabid Tata Ruang Amy Pringgo Ramdhany, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Dyah Anjuni Lukito, Plt Kepala Dinas DLH Mochamad Rony, Dinas Komunikasi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan (Diskominfoarpus) Mochammad Rony, Kepala Badan Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Hela Herawati, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol-PP dan Damkar) Kabag Penegakan Perda (Gakda) Syamsul, Camat Cimahi Utara Endang, Camat Cimahi Tengah Tri Lospa Chandra, Lurah Cipageran Rully. Diruang Komisi 1 gedung DPRD Kota Cimahi Jalan dra Hj Djulaeha Karmita Nomor 5 Kamis (5/11/2020)

Dari hasil koordinasi dengan pihak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, menurut Komisi 3, H Enang Sahri, pihak pengusaha proyek menara (Tower) sudah lecehkan pihak pemerintah kota dan dewan.

Ketua Komisi I Hendra Saputra

“Hanya orang gila yang melanggar aturan, dan melanggar hukum yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Walikota (Perwal) Cimahi,”

Dilanjutkan oleh Enang, seharusnya pengusaha menara Telekomunikasi, bila pekerjaannya sudah diberhentikan oleh pihak pemerintah,

“Apalagi ini sudah dilakukan penyegelan oleh pihak Satpol-PP, harus ikut akan aturan pemerintah, apalagi perkara tower di Cipageran sudah kami sidak, mereka masih tetap melakukan pengerjaan, ini sama dengan melecehkan terhadap intitusi Pemerintahan dan dewan,” ucap Enang.

Dikatakan kembali oleh Enang, setelah dilakukan kajian dan evaluasi, “ini merupakan presedent buruk buat Pemerintahan Kota Cimahi, baik Legeslasi maupun Eksekutif, dengan ulah pengusaha yang tidak beritikad baik,” tegas Enang.

Ternyata kata Enang, setelah dilakukan rapat dengan OPD-OPD, pihak pengembang atau pengusaha tidak beritikad baik.

“Saya-pun pertanyakan pada mereka, bahwa arogannya pihak pengusaha, rumor yang berkembang ada becking seorang ajudan, tapi kenyataannya menurut mereka tidak ada becking dibelakangnya,” ungkapnya.

Tidak hanya itu saja, kata Enang, pihak OPD terkait sudah beberapa kali memanggil pihak pengusaha, mereka tidak pernah mau datang.

Hal yang sama diungkapkan oleh Ketua Komisi 1 Hendra Saputra, menurut Hendra dilihat dari tupoksi para OPD, sudah berjalan menurut aturan, “Seperti DPUPR dan satpol-PP sudah melakukan tindakan, tapi karena arogannya pengusaha, kalau dari pihak kami menara tersebut harus dibongkar,” tegas Hendra.

Karena menurut Hendra, ini sudah melecehkan marwan institusi Legeslatif dan institusi Eksekutif, bahkan kata Hendra kembali untuk terkait menara-menara yang sudah tidak berijin, akan dilakukan investigasi lebih jauh lagi.

(Sinta/Bagdja)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.