GURU SMPN 2 BANJARAN GUGAT PRAPERADILAN KEPALA SEKOLAHNYA

0
11

Soreang, Media3id-Merasa menjadi korban fitnah gara-gara laporan kasus pemerkosaan yang tidak pernah dilakukannya, Maman Suparman, S.Pd., M.M. (53) guru SMPN 2 Banjaran Kabupaten Bandung, melakukan upaya hukum untuk membersihkan nama baiknya.

Melalui pengacaranya dari Law Office Ramadhaniel S. Daulay, Siti Arfah Loebis & Partner, Maman melakukan tuntutan praperadilan terhadap 17 instansi mulai dari Kepala SMPN 2 Banjaran hingga Presiden RI yang dianggap tak bertanggung jawab atas status kepegawaiannya selaku PNS yang sampai sekarang tidak jelas.

Dalam sidang pembacaan tuntutan yang dipimpin hakim tunggal Asmudi, S.H. di Pengadilan Negeri Kelas I-A Bale Bandung, Senin (1/7), diantaranya duduk di kursi tertuntut antara lain Dr. H. Juhana, M.M.Pd. dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung (Tertuntut X Praperadilan), Rocky Yohanes Pauna, S.H., M.H. dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI (Tertuntut III).

Kemudian, H. Jamhur, S.Pd., M.Si. Kepala SMPN 2 Banjaran (Tertuntut XV), Ferdie Bariansyah, S.H., mewakili Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Bandung (Tertuntut XVI), serta Asep Frisda Wicaksana, S.H. mewakili Kepala Sub Bagian Kesejahteraan dan Disiplin Aparatur Kantor BKPPD Kab. Bandung (Tertuntut XVII).

Dalam tuntutannya yang dibacakan oleh Ramadhaniel S. Daulay, diungkapkan bahwa Maman Suparman sejak 1989 sampai saat ini tercatat sebagai ASN di SMPN 2 Banjaran, Kabupaten Bandung, Jalan Raya Pangalengan Km-20, Margahurip Banjaran dengan status sebagai pendidik.

“Berawal dengan dilaporkannya Maman ke Polres Bandung Sektor Banjaran pada 14 Mei 2017 atas terjadinya dugaan tindak pidana pemerkosaan dan atau perbuatan cabul seperti diatur dalam pasal 285 dan 289 KUHP,” ungkapnya.

Akibat laporan tersebut, kata Daulay, pada 4 Juli 2017 Maman ditangkap oleh penyidik Polsek Banjaran, besoknya pada 5 Juli Maman resmi ditahan.

“Pada 6 Juli 2017 yang bersangkutan resmi mendapat penangguhan penahanan. Sehingga pada 4-6 Juli 2017, Maman tidak bisa melaksanakan tugasnya mengajar di SMPN 2 Banjaran,” jelas Daulay.

Pada tanggal 9 Juli 2017, kata Daulay, Kepala Sekolah SMPN 2 Banjaran H. Jamhur, S.Pd., M.Si. membuat klarifikasi atas kasus yang menimpa Maman tersebut.

Dari hasil klarifikasi, Kepala Sekolah SMPN 2 Banjaran mendapat panggilan dari Polsek Banjaran untuk didengar keterangan dalam rangka penyelidikan tindak pidana dengan tuduhan pemerkosaan tersebut.

Sementara kasusnya terus diproses oleh pihak kepolisian, dan pada 12 Desember 2017 Maman resmi ditahan oleh pihak Kejaksaan Negeri Bale Bandung.

“Dan, pada tanggal 12 Desember 2017, Maman resmi ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Klas I-A Bale Bandung dan terus mengalami proses hukum,” jelasnya.

Pada 8 April 2018, Maman dinyatakan oleh pengadilan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pertama Pasal 285 KUH{ Jo. 64 ayat (1) KUHP atau dakwaan kedua Pasal 289 Jo. 64 ayat (1) KUHP.

“Putusan itu juga membebaskan terdakwa dari dakwaan pertama dan dakwaan kedua tersebut,” ungkapnya.

“Dengan keputusan tersebut, maka pada 26 Juli 2018 dinyatakan resmi bebas bersyarat dan dapat kembali mengajar sebagai guru di SMPN 2 Banjaran,” papar Daulay dalam persidangan terbuka itu.

Setelah mendapat putusan bebas, kata Daulay, pada awal Agustus Maman kembali ke sekolah dengan menyerahkan hasil keputusan dari pengadilan kepada Kepala Sekolah SMPN 2 Banjaran.

Kemudian, Maman menemui Kepala SMPN 2 Banjaran untuk menanyakan kepastian hukum terhadap masalah PNS-nya, dan terus diberi jawaban nanti awal Oktober 2018 akan diputus oleh tim yang ditunjuk Sekda Kab. Bandung.

( Arbim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here