Bupati Bandung H Dadang Naser Harus Tegas Black List PT Tower Bersama Group

0
87

LSM Kompas lakukan Penyegelan Tower Ilegal tak Ber IMB

Kabupaten Bandung, Media3.id – Terkait keterlibatan Oknum Satpol PP yang diduga lakukan kongkalikong bersama PT Tower Bersama Group (TBG) yang memasang tower yang berlokasi di RW. 14 Kp. Desa Sindangpanon Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.

Sekretariat Pusat LSM KOMPAS, Fajar Budhi Wibowo selaku Koordinator Umum LSM KOMPAS menyampaikan secara tegas melalui pernyataan sikap yang ditujukan kepada Bupati Bandung H. Dadang Naser selaku pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung diantaranya adalah :

Karena mengacu tindak pidana … indikasi pelanggaran pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001, Bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun dan atau denda”

Bupati Bandung harus mengintruksikan kepada PT. TOWER BERSAMA GROUP (TBG) dan SATPOL PP untuk melakukan pembongkaran menara telekomunikasi tersebut , bukan sekedar menyegel.

Bupati Bandung harus bertindak tegas dengan membekukan proses pengurusan perijinan dari PT. TOWER BERSAMA GROUP karena sudah terang-terangan dengan sengaja melakukan pelanggaran yang direncanakan.

Bupati Bandung harus lebih memperketat pengawasan, dan melakukan Black List terhadap PT. TOWER BERSAMA GROUP, agar menimbulkan efek jera serta menciptakan iklim investasi yang sehat.

Bupati Bandung harus menunjukan keseriusan dalam penindakan, yaitu dengan menindak lanjuti penipuan yang sudah terjadi dengan mempidanakan pihak PT. TOWER BERSAMA GROUP (TBG).

Bupati Bandung harus mengevaluasi kinerja SATPOL PP dan mencopot jabatan Kepala SATPOL PP Kabupaten Bandung dikarenakan telah melakukan kelalaian yang dapat merugikan dan mencoreng nama baik Pemerintah Kabupaten Bandung.

“Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) hari persoalan tersebut tidak ditindaklanjuti secara serius, maka LSM KOMPAS akan melakukan penggalangan dan pengerahan massa dari penduduk setempat dan berkonsolidasi dengan organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan lain untuk melakukan penyegelan dan perobohan paksa, sebagai bentuk protes terhadap penegakan hukum yang menjadi mainan oknum-oknum yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung” Tandas Fajar.

Deni Mucharam, SH., MH., LL.M selaku Koordinator Divisi Hukum dan HAM LSM KOMPAS , ketika dikonfirmasi melalui aplikasi perpesanan dengan pertanyaan apakah Oknum SATPOL PP dapat dikenakan sangsi?, Deni menjawab tegas :

“Untuk pidana indikasi pelanggaran pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001, Bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun dan atau denda” tegas Deni.

(Bagdja)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here