Proyek Rehab Kecamatan Diduga Proyek Siluman, Tanpa Papan Proyek

0
215

Proyek Rehab kantor kec Ciparay di duga proyek Siluman

Kab Bandung, Media3.id – Harun Al, Rasid ketua DPC LSM Gerakan memperjuangkan Aspirasi Rakyat (GEMPAR) kabupaten Bandung, Kamis( 22/8) mengkritisi terkait pembangunan rehab aula kantor kecamatan Ciparay kabupaten Bandung, yang diduga program anggarannya tidak jelas (bodong) karena Papan nama pekerjaan tidak terpampang dilokasi, sehingga sangat wajar bila proyek tersebut di anggap proyek Siluman.

Harun Al Rasid mengatakan kepada Media3.id, sangat menyayangkan pekerjaan proyek rehab aula kantor kecamatan Ciparay tidak relepan dan tidak transparan serta menghilangkan kepercayaan publik, karena proyek tersebut di biayai pemerintah, jangan sampai ada dugaan-dugaan yang tidak baik dimata masyarakat.

Harun Al-Rasyid Ketua LSM Gempar Kabupaten Bandung

Lebih lanjut Bang Harun (sapaan akrabnya) menjelaskan, keterbukaan publik sudah jelas diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Regulasi ini mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan nama proyek

“Saya sangat menyangkan hasil pekerjaannya dengan proyek pekerjaan tidak jelas, karena sesuai aturan seharusnya saat mau mulai dikerjakan harus dipasang papan nama proyek. Supaya masyarakat mengetahui sumber anggarannya dan jenis pekerjaan, agar supaya masyarakat bisa ikut serta mengawasinya,”tutur Bang Harun saat memberikan keterangan kepada Crew Media3
Id.

Seraya menjelaskan isi papan proyek, diantaranya memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pengerjaan proyek, menurutnya, tidak terpasangnya papan nama proyek, bukan hanya bertentangan dengan perpres. Tapi juga tidak sesusai dengan yang dituangkan pemerintah dalam undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

“Transparansi mutlak dilakukan. Semua berhak tahu, dana yang digunakan milik masyarakat juga. Pemerintah seharusnya mengingatkan setiap pelaksana untuk memasang papan proyek di lokasi, kalau tidak dianggap ya sebaiknya diberi sanksi,karena ini sudah jelas melangggar UU No 14 Tahun 2018 dan perpres, dan saya akan menjadikan proyek ini untuk dijadikan acuan dalam pelaporan ke lembaga audit seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan inspektorat.” Ujar Bang Harun.

(Arbim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here