Marhaenis DIY: “Pancasila Ideologi Final NKRI”

0
31

 

Yogyakarta, Media3.id – Pancasila merupakan ideologi final Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan ajaran-ajaran dalam kelima silanya wajib menjadi terapan kehidupan sehari-hari seluruh warga bangsa Indonesia, baik di tanah air maupun WNI yang menetap di luar negeri.

- Advertisement -

Hal tersebut dikemukakan Adi Lobo, anggota Front Marhaenis Daerah Istimewa Yogyakarta kepada media3.id hari Selasa (30/6/2020).

Dikisahkannya pula, pada hari Senin (29/6/2020) kemarin, Front Marhaenis Daerah Istimewa Yogyakarta sempat menggelar aksi unjuk rasa menyikapi kericuhan atas adanya inisiasi oleh DPR-RI merumuskan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), di Titik Nol Kilometer Yogyakarta.

Puluhan massa dalam aksi tersebut membawa bendera merahputih dan poster Bung Karno serta berorasi sambil meletakkan keranda bertuliskan HTI Khilafah dan Neo DI/TII di lokasi aksi.
Poin aksi, mereka menolak politisasi Pancasila dan isu komunisme bangkit yang akhir-akhir ini dihembuskan oleh kalangan buzzer isu yang bermaksud mengkoyak kerukunan dan kebersatuan para warga bangsa Indonesia.

Adi Lobo menyebut aksi tersebut merupakan respon atas tindakan sejumlah kelompok yang dinilainya menunggangi isu RUU HIP dan situasi pandemi Covid-19 melalui tindakan-tindakan yang dapat merugikan masyarakat.

“Kelompok yang tidak setuju dengan Pancasila belum paham sesungguhnya dengan nilai yang dikandung dalam dasar negara tersebut. Mereka mesti membaca ulang pidato Bung Karno tentang Lahirnya Pancasila pada 1 Juni 1945 silam. Bangsa ini sudah punya budaya yang jauh sudah ada sebelum Indonesia terbentuk dan sampai sekarang masih eksis. Maka jangan lagi dipelintir dan diobok-obok lagi,” tegas Adi.

Dia mengatakan, konsep Pancasila yang telah disepakati bersama oleh para Bapak Bangsa merupakan dasar yang final bagi Republik Indonesia, sehingga masyarakat perlu memahami Pancasila dengan benar dan komprehensif dari setiap sila yang dikandung.

“Tetapi kalau di benak kita ada pemahaman bahwa Pancasila disamakan dengan yang lain, bisa menjadi rumit. Saya juga minta, bukan hanya masyarakat tapi juga para anggota DPR yang membuat undang-undang hendaknya belajar mendalam lagi agar bisa memahami Pancasila,” katanya.

Menurut Adi, pihaknya menyatakan bahwa Bung Karno adalah penggali Pancasila, bukan menjadi bagian dari PKI.
“Jangan kemudian malah dibelokkan dan itu ada sebagian kelompok yang menyatakan begitu,” kata Adi.

Dia berharap segenap elemen masyarakat bisa fokus dan saling bahu membahu serta berusaha menerapkan ajaran-ajaran Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga pemahaman yang riil bisa mewujudkan masyarakat yang Pancasilais.

Adi juga menyinggung insiden pembakaran bendera PKI dan bendera salah satu partai dalam unjukrasa penolakan RUU HIP di depan gedung DPR-RI beberapa waktu lalu.

Ia menegaskan, kelompok-kelompok yang menuding dan kerap membawa isu PKI mesti punya bukti yang konkret dan jelas atas persepsinya itu.
“Saya bertanya, yang dimaksud Komunis itu siapa? Apakah orangnya, organisasinya atau yang mana? Itu akan tertolak dengan sendirinya kalau ada lagi (komunisme) di Indonesia karena jelas sudah dilarang,” tandasnya.

Justru sebaliknya, kata Adi, yang perlu diwaspadai itu adalah fundamentalisme agama. Hari ini kita melihat bahwa bendera khilafah masih dikibar-kibarkan oleh mereka. Kita menolak komunisme, kapitalisme dan juga fundamentalisme agama. Karena kita sudah final dengan konsep Pancasila,” urai Adi.▪(Shaleh Rudianto)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here