Data BPNT Carut Marut, MPC PP Kab. Tasikmalaya Gelar Audiensi dengan BRI Cab. Singaparna

0
120

 

Tasikmalaya, media3.id – Badan Penyuluhan & Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila lakukan aksi audiensi dengan Bank BRI yang bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (4/6/2020). Untuk mempertanyakan terkait data penerima BPNT yang ada di Kabupaten Tasikmalaya yang tidak ada Transparansi dari Tahun 2019 s/d 2020.

- Advertisement -

Ananto Wibowo, SH selaku Ketua BPPH Pemuda Pancasila Kabupaten Tasik dalam orasinya mengatakan, Ini yang kita akan pertanyakan nanti terkait saldo nol, saldo kosong, termasuk ada yang di blokir dari jumlah total semua di Kabupaten Tasikmalaya si penerima KPM itu sebanyak 148.858 dan ternyata yang di blokir ada 33.925.Ujarnya
“Masyarakat miskin di Kabupaten Tasikmalaya yang seharusnya kita menerima ternyata ini di blokir., Alasan BRI pihaknya atas dasar permintaan dari kementrian sosial? “imposible buat saya.” Tegas Ananto Wibowo dalam orasinya

Adapun itu, setiap pembelian atau setiap gesekan yang namanya KPM menggesek lalu mengambil barang itu paling ada sekitar 198 ribu.

“Pasti masih ada saldo tapi kenyataanya setiap bulan hanya menerima 200…200…200 ribu saja. Sisanya kemana, siapa yang memblokir, bukan Dinas Sosial bukan E-Warung, dan bukan TKSK tapi ini adakah BRI.” Kata Ketua BPPH Pemuda Pancasila

Kendati demikian, Bank BRI mesti kita pertanyakan terkait masalah itu.

“Begitu kita audien walaupun alhamdulillah tanpa adanya temen temen harus hadir itu dibuka. Dari yang 33.925 itu dibuka 17.055 ini masih ada sisa, masyarakat kita masih belum bisa menerima. Ini yang jelas-jelas.”tutur Ananto

Belum lagi, dari setiap bulan, satu bulan ini zonk, berikutnya zonk, bulan berikutnya.

“Ini alasanya dua bulan kemana satu lagi, Kan ini gak jelas, kita gak tau, kenapa harus di blokir. Ini bukan Dinas bukan Kementrian, tapi ini adalah Permainan BRI.”tandasnya

Seandainya, harus ramai-ramai ke BRI dari BPPH Pemuda Pancasila merasa tidak enak, makanya Pemuda Pancasila datang langsung ke DPRD Kabupaten Tasikmalaya supaya wakil rakyat bisa menengahi permasalahan ini dan jangan sampai saling tuding menuding.

“Kita bukan menyalahkan Dinas Sosial, bukan menyalahkan TKSK tapi BRI yang ternyata kurang koperatif terhadap Pemerintah.”Pungkasnya
(Zank/joko)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here